RptLinkNews -DPRD Rohul terus Mengamati dinamika pemerintahan dan kemasyarakatan yang terjadi pasca di non aktifkannya Kades Pendalian, Darwis oleh Bupati Rohul atas rekomendasi LAM Rohul.
Menurut Ketua Komisi I DPRD Rohul, Alex Pebrima S.Pd, M.Si, sejak akhir tahun lalu saat terbitnya SK Bupati me-non aktifkan Kades itu, pihaknya sudah konsen, namun karena masa sidang 2025 belum dibuka, secara resmi pihaknya belum turun ke lapangan.
“Komisi I terus mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat pasca di non aktifkannya kades Pendalian itu,” kata Alex kepada LinkRptNews di Gedung DPRD Rohul, Kamis (9/1/2025)
Disebutkan Politisi PKB itu, dalam waktu dekat, Komisi I DPRD Rohul akan rapat dengar pendapat (hearing) dengan pihak terkait, seperti DPMPD Camat Pendalian, LAM, Kades dan Tokoh masyarakat
“Intinya kita tidak mempersoalkan kewenangan pemberhentian, tapi lebih kepada prosedural aturan atau tidak, jika prosedur lanjut, jika tidak kembalikan posisi Kades itu, sehingga tak ada yang merasa dikorbankan,” tandas Alex
Selain itu, kata Bendahara DPC PKB Rohul itu, aspirasi berkembang, juga menyoroti non aktifnya Kades Pendalian itu, atas dasar rekomendasi LAM karena Kades ikut campur masalah adat, batasan itu harus dipertegas
“Hal ini agar jangan menjadi preseden ke depan, mencampuri itu sejauh mana ? Bukankah Kades itu juga sebagai payung panji adat di desa nya, sama halnya dengan Bupati sebagai Datuk Setia Amanah dI lingkungan adat tingkat Kabupaten,” pungkas Alex
Seperti diketahui Kades Pendalian, Darwis dI non aktifkan melalui Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu NO:Kpts.100.3.3.2/DPMPD-PEMDES/ 1200/2024 tentang Pemberhentian sementara Kades Pendalian.
Terbitnya SK Pemberhentian itu berdasarkan salah satunya Rekomendasi LAM-R Rohul yang menyebut Kades Pendalian Intervensi permasalahan Adat Pendalian
Masyarakat Pendalian yang tidak terima dengan pemberhentian Kades itu menggelar unjuk rasa di kantor Camat Pendalian.(Rpt)
Ketrrangan Photo
1. Alex Pebrims, Ketua Komisi I DPRD Rohul
2. Darwis, Kades Pendalian Non Aktif
