Wakil Ketua DPRD Riau Tinjau PKS Rohul untuk Pastikan Kepatuhan Pajak Air Permukaan
Rokan Hulu – Wakil Ketua DPRD Riau, H. Budiman, bersama anggota DPRD Riau Hasbi Assodiqi, melakukan kunjungan kerja ke salah satu pabrik kelapa sawit (PKS) di Rokan Hulu. Kunjungan ini didampingi oleh tim dari UPT Pendapatan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau, yang diwakili oleh Kepala Seksi Penagihan, Romi Kartika, S.E., dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap pembayaran pajak air permukaan sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009.
H. Budiman menjelaskan bahwa tujuan utama kunjungan ini adalah untuk memverifikasi besaran pajak air permukaan yang dibayarkan oleh perusahaan. “Kami melakukan kunjungan langsung ke perusahaan, khususnya pabrik kelapa sawit, sebagai langkah awal penghitungan pajak yang akurat,” ujar H. Budiman.
Riau diketahui memiliki lebih dari 200 pabrik kelapa sawit, dengan sekitar 47 pabrik di antaranya beroperasi di wilayah Rokan Hulu. Pajak air permukaan, yang menjadi salah satu sumber pendapatan daerah, diatur untuk mendukung pembangunan daerah. Namun, temuan di lapangan menunjukkan adanya beberapa kendala yang harus segera ditangani.
“Saat kunjungan ke salah satu perusahaan, PT SKA, kami menemukan kesalahan pemasangan alat pengukur debit air (hidrometer), yang berdampak pada berkurangnya jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan perusahaan tersebut,” jelas H. Budiman.
Ia menegaskan pentingnya penegakan aturan bagi seluruh perusahaan pengguna air permukaan di Riau. “Bila kita hitung, jumlah pabrik pengguna air permukaan di Riau mencapai ratusan. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk memastikan aturan ini ditegakkan,” tegasnya.
DPRD Riau juga menyoroti perlunya tindakan tegas terhadap perusahaan yang tidak kooperatif dalam memenuhi kewajiban pajak air permukaan. Selain itu, sanksi juga akan diberikan kepada oknum pegawai yang terlibat dalam penyimpangan terkait hal ini.
“Kami tidak akan segan memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak patuh, maupun kepada pegawai yang mencoba bermain-main dalam pengelolaan pajak ini. Pendapatan daerah harus dijaga untuk kepentingan masyarakat luas,” pungkas H. Budiman.
Melalui kunjungan ini, DPRD Riau berharap dapat memperkuat pengawasan sekaligus meningkatkan kesadaran perusahaan terhadap pentingnya membayar pajak secara benar dan tepat waktu.
